Wilayah kerja KPwBI Balikpapan meliputi Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dan Kabupaten Paser. Sejumlah program kerja telah dirancang untuk dilaksanakan sepanjang 2026 dengan melibatkan pemerintah daerah, instansi terkait, serta pelaku usaha, agar dampak kebijakan yang dihasilkan dapat berjalan optimal dan efektif.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Ariadi, menjelaskan bahwa penguatan sinergi akan difokuskan pada implementasi program pengendalian inflasi daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan frekuensi pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), Pasar Murah (PM), dan Operasi Pasar (OP), terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

“KPwBI Balikpapan akan mendukung pelaksanaan kegiatan stabilisasi harga melalui fasilitasi penyelenggaraan kegiatan, termasuk dukungan distribusi pangan kepada produsen dan distributor terpilih,” ujar Robi dalam jumpa pers di Saro Coffe & Eatery, Kamis sore (29/1/2026).

Selain itu, lanjutnya, KPwBI Balikpapan juga mendukung perumusan kebijakan dan monitoring evaluasi (monev) pengendalian inflasi daerah, termasuk tindak lanjut roadmap pengendalian inflasi 2025–2027 melalui High Level Meeting (HLM) TPID. Dukungan juga diberikan dalam penyediaan sarana dan prasarana produksi pangan melalui sinergi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, kelompok tani, kelompok perikanan, dan kelompok peternakan guna meningkatkan produksi serta ketersediaan stok pangan.

"Untuk menjamin kepastian pasokan, KPwBI Balikpapan mendorong perluasan kerja sama antar daerah (KAD), khususnya dengan wilayah sentra produksi komoditas pangan. Fasilitasi business matching antara produsen dan distributor pangan dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG-MBG) juga dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan," tambah Robi Ariadi.

Di sisi lain, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan, KPwBI Balikpapan berfokus pada pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM. Program ini diwujudkan melalui pelaksanaan workshop, bantuan teknis, serta pendampingan guna meningkatkan kapasitas pelaku usaha, kualitas produk, dan perluasan akses pasar, baik secara daring maupun ekspor.

KPwBI Balikpapan juga memfasilitasi kegiatan business pitching dan business matching untuk mempertemukan UMKM dengan calon pembeli dari dalam dan luar negeri, termasuk melalui kerja sama dengan Ekspor Center Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, penguatan pengelolaan keuangan usaha dilakukan melalui pemanfaatan aplikasi SIAPIK, edukasi manajemen usaha, serta literasi keuangan yang disinergikan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Timur dan perbankan.

"Pada tahun 2026, sejumlah workshop dan bantuan teknis direncanakan bagi UMKM di sektor makanan-minuman olahan, wastra, produk kreatif, serta pertanian. Kegiatan ini mencakup penguatan desain dan produksi batik, pengelolaan produksi, branding, kemasan, hingga perluasan akses pasar. Untuk memastikan efektivitas program, UMKM peserta akan melalui proses kurasi dan seleksi oleh tenaga ahli," urainya.

Selain UMKM, KPwBI Balikpapan juga memberikan pendampingan kepada kelompok tani, peternakan, dan perikanan terpilih guna meningkatkan produktivitas dan mendukung ketahanan pangan daerah. Hasil produksi kelompok tersebut akan difasilitasi pemasarannya melalui business matching dengan ritel modern, hotel, dan restoran.

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif juga didorong melalui pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Fokus program meliputi perluasan ekosistem halal, pengembangan ekonomi keuangan sosial syariah, peningkatan akses pembiayaan syariah, serta penguatan kemandirian ekonomi pesantren. 

Fasilitasi sertifikasi halal, pengembangan proyek wakaf digital, serta pembiayaan usaha pesantren menjadi bagian dari strategi tersebut.

Sementara itu, untuk meningkatkan efisiensi transaksi dan pendapatan daerah, KPwBI Balikpapan terus mendorong perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). 

Program ini difokuskan pada sektor strategis seperti pasar, parkir, dan transportasi guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah keterbatasan transfer keuangan daerah pada 2026.

"Upaya tersebut juga dibarengi dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia, monitoring dan evaluasi capaian TP2DD, serta perluasan edukasi QRIS dan perlindungan konsumen di berbagai komunitas. Program SEMARAK QRIS (Sinergi Mewujudkan Akselerasi QRIS) turut digencarkan melalui kolaborasi dengan perbankan untuk memperkuat ekosistem keuangan digital yang inklusif di wilayah kerja KPwBI Balikpapan," tutup Robi Ariadi. (*)