poroskaltim.com, Balikpapan – Kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia dipastikan akan berdampak langsung terhadap pemasukan kas retribusi daerah di Kota Balikpapan. Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan, Muhammad Idham, mengonfirmasi bahwa sektor pariwisata, hotel, dan restoran akan mengalami penurunan pendapatan akibat pengurangan berbagai kegiatan yang sebelumnya menjadi sumber ekonomi utama.

Idham menjelaskan bahwa instruksi presiden ini mengarah pada pengurangan kegiatan berskala besar, seperti seminar dan konferensi yang melibatkan peserta dari luar daerah. Padahal, selama ini Balikpapan bergantung pada penyelenggaraan event-event tersebut sebagai pendorong utama sektor perhotelan dan pariwisata. Dengan berkurangnya jumlah event, otomatis tingkat hunian hotel menurun, dan pendapatan dari pajak serta retribusi daerah ikut terdampak.

“Selama ini kita mengandalkan penyelenggaraan event besar untuk mendongkrak sektor pariwisata dan hotel. Namun, dengan adanya pengurangan kegiatan tersebut, tentu saja pemasukan dari sektor-sektor ini akan berkurang,” ujar Idham.

Menurutnya, dampak terbesar dirasakan oleh sektor perhotelan, yang kini mengalami penurunan tingkat hunian. Banyak hotel melaporkan jumlah tamu yang menurun drastis dalam beberapa bulan terakhir. Selain itu, restoran dan usaha kuliner yang biasa mendapat pelanggan dari peserta event juga mulai merasakan dampaknya.

Meski demikian, Idham menegaskan bahwa Balikpapan harus segera beradaptasi dengan kondisi ini. Ia menyarankan agar sektor perhotelan dan pariwisata mencari strategi baru, seperti mengembangkan daya tarik wisata lokal dan menyelenggarakan event kecil yang tetap dapat menarik pengunjung. Selain itu, promosi digital juga menjadi solusi yang bisa diterapkan untuk menarik wisatawan domestik.

Pemerintah Kota Balikpapan pun berencana untuk mendorong inovasi di sektor ini dengan meningkatkan kualitas destinasi wisata dan memperkenalkan program-program yang lebih menarik bagi wisatawan lokal. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat, diharapkan sektor-sektor terdampak dapat bertahan dan menemukan peluang baru untuk mendukung perekonomian daerah.

Instruksi Presiden mengenai efisiensi anggaran memang memberikan tantangan bagi Balikpapan, tetapi juga membuka peluang untuk mengembangkan potensi lain yang dapat meningkatkan perekonomian daerah secara berkelanjutan. Dengan strategi adaptasi yang tepat, Balikpapan diharapkan tetap bisa menjaga stabilitas ekonominya di tengah perubahan kebijakan ini. (war)