Kegiatan tersebut merupakan bagian dari fungsi legislasi DPRD Kaltim dalam mengenalkan produk hukum daerah sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap regulasi baru di bidang perpajakan. Acara turut dihadiri tokoh masyarakat, pemuda, ketua RT, dan warga sekitar. Dua narasumber juga dihadirkan, yakni Wawan Sanjaya, S.H., M.H. dari Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, serta Joko Prasetyo, S.E. sebagai moderator.

Dalam pemaparannya, Sigit menjelaskan bahwa Perda Nomor 1 Tahun 2024 merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Kaltim untuk mengoptimalkan pendapatan daerah secara transparan dan terstruktur.

“Perda ini hadir agar sistem pemungutan pajak dan retribusi lebih jelas dan tertib. Kami ingin masyarakat memahami aturannya, karena keberhasilan pelaksanaannya sangat bergantung pada partisipasi publik,” ujar Dewan dapil Kota Balikpapan itu.

Perda tersebut, lanjutnya, mencakup sejumlah perubahan, termasuk penambahan jenis pajak baru seperti Pajak atas Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Adapun pajak yang menjadi kewenangan provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

Dalam sesi interaktif, Sigit sempat mengajak warga menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sebagai bukti pembayaran pajak. Dari lima warga yang maju ke depan, satu di antaranya diketahui belum melunasi kewajibannya.

“Kalau belum bayar pajak, ayo segera diselesaikan. Pajak yang kita bayarkan itu kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik,” pesan Sigit.

Ia juga mengingatkan pentingnya melakukan balik nama kendaraan bagi yang masih menggunakan pelat luar daerah.

“Kalau masih pakai pelat luar, pajaknya masuk ke daerah lain. Jadi mari kita bantu daerah sendiri dengan taat pajak,” tegasnya.

Sigit menegaskan, pajak dan retribusi daerah bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk nyata kontribusi warga terhadap pembangunan.

“Dana pajak dipakai untuk membangun jalan, sekolah, fasilitas kesehatan, dan layanan publik lainnya. Dengan kepatuhan bersama, kesejahteraan masyarakat bisa semakin meningkat,” tambahnya.

“Bayar pajak itu bukan buat pemerintah, tapi buat kita semua. Jalan bagus, sekolah gratis, rumah sakit layak semua dari pajak. Jadi, siap bayar pajak tepat waktu?," serunya.

Sementara itu, narasumber Wawan Sanjaya menilai keberhasilan Pemprov Kaltim dalam merealisasikan pendapatan daerah merupakan hasil sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

“Pendapatan terbesar masih didominasi dari PKB dan PBBKB. Tapi yang tak kalah penting adalah inovasi digital, seperti layanan pajak online, yang membuat masyarakat lebih mudah menunaikan kewajibannya,” jelas Wawan.

Ia juga menegaskan bahwa pengelolaan pajak daerah kini dilakukan secara profesional dan transparan, sehingga masyarakat dapat yakin dana pajak digunakan tepat sasaran.

“Dengan sistem yang semakin terbuka, kita berharap kepercayaan publik meningkat dan semangat gotong royong membangun daerah semakin kuat,” tutupnya. (*)