Adapun langkah ini diambil sebagai respons atas banyaknya aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan yang diduga tidak dikelola dengan baik, bahkan sebagian di antaranya digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Menurut politisi Golkar itu, keberadaan aset yang tidak tercatat atau dikuasai masyarakat secara ilegal menjadi salah satu persoalan klasik yang harus segera dituntaskan. 

“Insyaallah tahun depan kita bentuk Pansus Aset. Banyak aset pemerintah kota yang statusnya tidak jelas, bahkan ada yang dikuasai masyarakat. Ini perlu kita pastikan legalitasnya,” ujar Alwi setelah menggelar Reses masa sidang I tahun 2025/2026 di RT 29 Kelurahan Margasari, Kecamatan Balikpapan Barat, Selasa (21/10/2025) malam.

Selain aset di dalam kota, DPRD juga akan menelusuri sejumlah aset milik Pemkot Balikpapan yang tersebar di luar daerah. Alwi menyebut, beberapa di antaranya berada di luar Kalimantan Timur, seperti di Makassar dan Yogyakarta. 

“Kita punya asrama mahasiswa di Jogja dan Makassar yang merupakan milik Pemkot. Nah, ini juga akan kita perjelas status dan pengelolaannya,” tambah pria yang juga selaku Koordinator Komisi III DPRD kota Balikpapan itu.

Melalui Pansus Aset ini, kata dia, pihaknya berharap dapat membantu pemerintah kota melakukan inventarisasi dan penertiban aset agar seluruh kekayaan daerah tercatat dengan baik serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

“Tujuan kita sederhana, agar aset-aset Pemkot Balikpapan memiliki legalitas yang jelas dan tidak disalahgunakan. Dengan begitu, pengelolaan aset bisa lebih transparan dan akuntabel,” tegas Alwi.

Kendati demikian, Alwi meyakini rencana pembentukan Pansus Aset ini diharapkan menjadi langkah strategis DPRD dalam mendorong tata kelola aset daerah yang profesional dan sesuai regulasi, sejalan dengan semangat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. (man/adv)