poroskaltim.com, BALIKPAPAN - Kecurangan dalam perdagangan beras kembali menjadi sorotan publik. Setelah temuan awal Satgas Pangan Polda Kaltim, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kalimantan Timur yang juga ikut andil dalam pengungkapan, makin memperluas investigasinya. Mereka mengendus adanya indikasi serupa di dua wilayah strategis yakni Samarinda dan Balikpapan.

Langkah cepat pun dilakukan. Dalam dua hari berturut-turut, tim pengawasan gabungan menyisir sejumlah distributor, dimulai dari Samarinda pada Rabu (23/7/2025), lalu dilanjutkan ke Balikpapan keesokan harinya.

"Kami sudah mengumpulkan 21 sampel beras yang semuanya diklaim sebagai premium. Sampel ini akan diuji di laboratorium untuk memastikan mutunya," kata Asep Nuzuludin, Pelaksana Tugas Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Disperindag Kaltim, saat konferensi pers di Mapolda Kaltim, Jumat (25/7/2025).

Pemeriksaan ini bukan tanpa alasan. Dugaan kuat muncul bahwa sejumlah merek menjual beras berkualitas sedang, namun mengemas dan memasarkan seolah-olah itu beras premium. Jika terbukti, hal ini jelas-jelas menipu konsumen.

Adapun beberapa merek beras yang sampelnya telah dikumpulkan untuk pengujian, ungkap Asep, yakni Kura-kura, Berlian Batu Mulia, Raja Lele, Belekok, Sip, Bondy, Pandanwangi, Menara, Rahma, Sedap Wangi, Raja Ultima, Putri Koki, Raja Platinum, Tiga Mangga Mana Lagi, Rojo Lele, Sania, Rumah Tulip, Ketupat Mana Lagi, Mawar Melati, Rahma 35, dan Ikan Sembilan.

Asep menegaskan, hasil uji laboratorium akan menjadi penentu tindak lanjut terhadap masing-masing merek. 

Dari hasil pengawasan awal, Asep menyebutkan bahwa terdapat beberapa merek yang mengindikasikan pelanggaran karena menjual beras kualitas medium dengan label dan harga premium.

“Empat merek ini sudah lebih dulu diberitakan media karena diduga menjual beras mutu medium dengan harga premium. Kami akan lanjutkan dengan pembuktian laboratorium untuk merek lainnya,” jelas Asep.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yuliyanto, mengungkapkan bahwa praktik semacam ini sangat merugikan masyarakat. 

Ia mencontohkan, beras medium yang seharusnya dijual di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET), justru ditemukan di lapangan dijual dengan harga setara bahkan lebih mahal dari beras premium.

"Ini bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen. Masyarakat dirugikan karena membeli produk yang tidak sesuai kualitas dengan harga tinggi," tegas Yuliyanto.

Kini, semua mata tertuju pada hasil laboratorium. Jika dugaan terbukti benar, maka persoalan ini bukan hanya soal pelabelan semata, tapi juga soal integritas distribusi pangan yang menyentuh hajat hidup orang banyak. (man)