Dalam pembahasan Raperda Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG), Fraksi Gerindra menilai regulasi ini merupakan langkah penting untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah.

“Pendekatan gender harus memastikan laki-laki dan perempuan memiliki akses, partisipasi, dan manfaat yang setara terhadap hasil pembangunan,” ujar perwakilan fraksi.

Gerindra juga menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui pelatihan dan alokasi anggaran yang responsif gender.

“Setiap OPD perlu memiliki focal point gender yang aktif, bukan sekadar formalitas. Implementasi kebijakan harus berbasis data terpilah agar lebih akurat dan efektif,” tambahnya.

Selain itu, Fraksi Gerindra mendorong pemerintah untuk memperhatikan kebutuhan kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas, serta memastikan tersedianya fasilitas publik yang ramah perempuan, seperti ruang menyusui, cuti melahirkan yang memadai, dan perlindungan bagi perempuan beratribut keagamaan.

Gerindra juga menekankan pentingnya kolaborasi strategis antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat pelaksanaan PUG di Balikpapan.