poroskaltim.com, BALIKPAPAN– Sebuah organisasi kemasyarakatan baru kini hadir di Kalimantan dengan semangat membawa perubahan positif bagi masyarakat. Organisasi tersebut adalah Gerakan Hambin Borneo Nusantara Kalimantan, yang lebih dikenal dengan nama Gantara. Resminya organisasi ini terbentuk ditandai dengan terbitnya Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM beberapa bulan lalu, yang mengesahkan legalitas dan keberadaannya sebagai ormas.

Berpusat di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Gantara langsung bergerak cepat membentuk struktur kepengurusan di tingkat pusat. Kini, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gantara sedang menyusun sejumlah program strategis yang selaras dengan visi-misi organisasi, yakni pemberdayaan masyarakat, pembangunan sosial, serta peningkatan kesejahteraan anggota dan komunitas sekitar.

Dalam pernyataan resminya, Ketua Umum Gantara, Abdul Hamid, yang disampaikan sekretaris jenderal, Hermansyah, menyampaikan bahwa Gantara hadir sebagai wadah aspirasi dan pergerakan masyarakat Kalimantan yang ingin terlibat langsung dalam pembangunan, khususnya melalui pendekatan sosial dan kultural yang berakar pada kearifan lokal.

“Gantara adalah gerakan dari dan untuk masyarakat. Kami ingin menciptakan ruang kolaborasi yang sehat dan produktif antara masyarakat, pemerintah, serta pihak-pihak lainnya,” ujar Hermansyah. 

Ia menegaskan bahwa sebagai organisasi yang berakar pada identitas dan semangat kedaerahan, Gantara tetap mengusung nilai inklusivitas dan keterbukaan. Menurutnya, keberhasilan sebuah organisasi masyarakat tidak lepas dari kemampuannya menjalin komunikasi dan kerja sama dengan berbagai pihak.

Dalam waktu dekat, DPP Gantara berencana melakukan serangkaian audiensi dan silaturahmi dengan berbagai institusi, termasuk unsur pemerintahan dan aparat penegak hukum. Salah satu agenda penting yang sudah disiapkan adalah kunjungan resmi ke pimpinan DPRD Kota Balikpapan sebagai langkah awal membangun hubungan kelembagaan yang harmonis.

Sekretaris Jenderal Gantara, Hermansyah, menambahkan bahwa koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat hukum merupakan hal mendasar dalam membangun organisasi yang tertib dan profesional.

“Sebagai organisasi yang resmi dan berbadan hukum, Gantara tentu menyadari pentingnya menjalin kemitraan strategis. Kami tidak ingin berdiri sendiri, tapi ingin hadir sebagai mitra yang konstruktif bagi semua pihak,” ujarnya.

Salah satu program unggulan yang menjadi perhatian serius Gantara adalah ketahanan pangan. Isu ini dianggap sangat relevan dengan kondisi nasional saat ini, terutama sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menjadikan pangan sebagai program prioritas nasional.

Abdul Hamid menjelaskan bahwa Gantara akan menggerakkan anggota dan simpatisannya untuk mendukung program ketahanan pangan melalui berbagai pendekatan, mulai dari pelatihan pertanian, pemberdayaan petani lokal, hingga pengembangan lahan produktif.

“Kami melihat sektor pangan sebagai pintu masuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan bahan pokok, tetapi juga soal kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat lokal,” jelasnya.

Dengan resmi berdirinya Gantara, masyarakat Kalimantan kini memiliki satu lagi wadah untuk menyuarakan kepentingan bersama secara legal dan terstruktur. Gantara diharapkan dapat menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah, serta mampu menciptakan ruang-ruang kolaboratif yang berkelanjutan.

Selain ketahanan pangan, Gantara juga tengah merancang sejumlah program di bidang sosial, pendidikan, pelestarian budaya, serta penguatan peran generasi muda dalam pembangunan daerah.

Organisasi ini terbuka untuk siapa pun yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan Kalimantan secara adil dan berkelanjutan.

“Bersama-sama, kita bisa membawa Kalimantan menjadi lebih mandiri, sejahtera, dan berdaya,” tutupnya.(rud)