Agenda rapat kali ini membahas penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Penjelasan (Nopen) Wali Kota Balikpapan atas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Gudang serta Raperda tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender.

Enam fraksi menyampaikan pandangan umumnya, masing-masing oleh Nelly Turuallo (Golkar), Vera Yulianti (NasDem), Danang Eko Susanto (Gerindra), Muhammad Najib (PDI Perjuangan), Muhammad Hamid (gabungan PKB–Hanura–Demokrat), dan Japar Sidik (gabungan PKS–PPP).

Namun, jalannya paripurna diwarnai catatan dari Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri. Ia sangat menyayangkan minimnya kehadiran para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Balikpapan, dalam rapat yang dinilai penting itu.

“Saya sempat menyela di tengah-tengah paripurna karena melihat hanya satu kepala OPD yang hadir. Padahal, paripurna ini memiliki marwah dan arti penting, apalagi membahas raperda-raperda yang berhubungan langsung dengan tugas mereka,” ujar Alwi yang memimpin Rapat Paripurna tersebut.

Ia berharap ke depan para kepala OPD dapat lebih menghargai proses legislasi dengan hadir secara langsung dalam rapat-rapat penting seperti paripurna.

“Tidak harus semua hadir, tapi paling tidak 20 sampai 30 persen. Kalau ada 10 kepala OPD saja yang datang, itu sudah cukup memberi penghargaan terhadap proses ini. Tapi kalau cuma satu, dua, atau tiga orang, tentu mengecewakan,” tegas politisi Golkar itu.

Alwi juga mengaku telah menyampaikan langsung kepada Wakil Wali Kota agar meneruskan hal ini kepada Wali Kota Balikpapan.

“Kalau memang tidak ada hal yang mendesak, saya minta kepala OPD bisa hadir. Jangan sampai kesannya menyepelekan paripurna,” tandasnya.

Rapat paripurna tersebut diakhiri dengan penegasan bahwa sinergi antara legislatif dan eksekutif tetap menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Balikpapan. (man/adv)