Dalam dialog hangat bersama masyarakat itu, sejumlah persoalan klasik masih mendominasi, seperti infrastruktur, air bersih, dan penerangan jalan umum (PJU) kembali mencuat.

Warga pun terlihat antusias hadiri forum terbuka tersebut. Mereka tampak memanfaatkan momen reses untuk menyampaikan keluh dan kesah.

Gasali menuturkan, sebagian besar warga Lamaru berprofesi sebagai pelaut dan nelayan, sehingga kebutuhan serta hak-hak mereka perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.

“Tidak bisa kita tutup mata. Hak nelayan harus tetap dipertimbangkan,” tegas Dewan Dapil Balikpapan Timur itu.

Selain menampung aspirasi warga, politisi Fraksi Golkar ini juga menyoroti isu pengurukan lahan di wilayah pesisir Lamaru dan Teritip yang belakangan ramai diperbincangkan masyarakat. 

Menurutnya, informasi tersebut masih perlu diklarifikasi lebih lanjut agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

“Saya belum bisa memastikan isu pengurukan itu karena belum ada informasi resmi. Namun jika benar ada proyek tersebut, tentu pemerintah tidak ingin merugikan masyarakat,” jelasnya.

Namun begitu, Gasali menegaskan, jika proyek pengurukan itu benar-benar dijalankan, maka harus ada langkah antisipatif agar nelayan tidak kehilangan wilayah tangkap maupun sumber penghidupan mereka.

“Kalau memang perencanaan itu ada, kita akan dorong solusi terbaik. Harus ada manfaat nyata bagi warga, seperti lapangan kerja baru dan peningkatan ekonomi,” ujarnya.

Ia berharap, berbagai masukan dari masyarakat dalam reses kali ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan pemerintah kota dalam merumuskan kebijakan pembangunan, terutama di kawasan pesisir Balikpapan Timur yang masih membutuhkan perhatian lebih. (man/adv)