Komisi II DPRD Kota Balikpapan tengah menyiapkan langkah strategis melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (Ripparda) pasca-2026. Langkah awalnya dilakukan dengan kajian akademik bersama Universitas Gadjah Mada (UGM) di Hotel Gran Senyiur, Selasa (7/10/2025).

Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Suwanto, mengatakan keberagaman masyarakat Balikpapan harus menjadi kekuatan utama dalam arah pembangunan sektor pariwisata.

“Balikpapan ini daerah heterogen. Justru itu yang menjadi nilai lebih kita. Pembangunan pariwisata ke depan harus menyesuaikan dengan karakter masyarakat dan potensi budaya yang ada,” ujarnya.

Menurut Suwanto, penyusunan Raperda ini melibatkan banyak pihak, termasuk kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dan dinas terkait. Tujuannya agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan lapangan dan memperkuat ekosistem wisata lokal.

Ia juga menyoroti minimnya dukungan terhadap komunitas pariwisata akar rumput, terutama Pokdarwis yang selama ini masih mengandalkan dana pribadi.

“Bantuan pemerintah masih sebatas pelatihan, padahal Pokdarwis ini ujung tombak promosi wisata kita. Mereka perlu dukungan yang lebih konkret,” tegasnya.

Suwanto menambahkan, peningkatan sektor pariwisata tidak hanya berdampak pada citra kota, tetapi juga pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2024, sektor ini berkontribusi sekitar Rp6 miliar terhadap PAD Balikpapan.

“Semakin banyak wisatawan datang, baik dari dalam maupun luar negeri, maka hunian hotel meningkat, restoran ramai, dan ekonomi daerah ikut tumbuh,” jelasnya.

Melalui Raperda Ripparda ini, DPRD ingin memastikan arah pengembangan wisata tidak hanya berorientasi pada destinasi, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dan pelestarian budaya lokal.

“Kalau di daerah lain masyarakatnya cenderung homogen, Balikpapan justru kaya karena keberagamannya. Inilah yang akan jadi kekuatan utama pariwisata kita,” tutup Suwanto. (man)