Temuan itu diungkapkan Alwi seusai melaksanakan Reses Masa Sidang I Tahun 2025/2026 di kawasan tersebut, Selasa (21/10/2025) malam.

Menurutnya, pengelolaan gazebo tersebut menimbulkan kejanggalan. Pasalnya, bangunan itu merupakan bantuan dari pemerintah pusat, yang seharusnya dikelola oleh pemerintah daerah melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) atau dialihkan ke pihak kecamatan.

“Gazebo ini memang bukan bantuan APBD kota, tapi bantuan pemerintah pusat. Mestinya pengelolaannya di bawah pemerintah daerah, bukan oknum. Tapi ternyata sudah bertahun-tahun dikelola pribadi,” ungkap Alwi.

Ia menuturkan, berdasarkan laporan warga, tarif sewa gazebo mencapai Rp1,2 juta per kegiatan dan bisa digunakan dua kali seminggu. Jika dihitung, pemasukan dari sewa tersebut bisa mencapai Rp10 juta per bulan, namun tanpa kontribusi ke kas daerah.

“Kalau air dan listrik saja biayanya paling sekitar Rp500 ribu. Jadi ini bisa dikategorikan pungli. Ada potensi kehilangan retribusi yang seharusnya masuk ke PAD,” tegas politisi Golkar itu.

Yang lebih mengejutkan, Alwi mengaku ikut diminta membayar sewa saat hendak menggunakan gazebo untuk kegiatan reses. Bahkan, pembayaran diminta melalui rekening pribadi yang diduga seorang ASN.

“Saya saja, yang mau reses untuk kepentingan masyarakat, disuruh bayar. Memang dikasih diskon jadi Rp600 ribu, tapi tetap saja itu rekening pribadi. Ini sudah melanggar hukum,” ujarnya heran.

Alwi menilai praktik tersebut sudah berlangsung lama dan melibatkan oknum aparatur. Karena itu, ia berencana memanggil BKAD bagian aset untuk menindaklanjuti temuan tersebut dan melaporkannya ke pihak terkait.

“Ini sudah masuk ranah pungutan liar, bahkan bisa dikategorikan tipikor. Saya minta BKAD segera menertibkan dan menarik kembali pengelolaannya agar berada di bawah pemerintah daerah, bukan oknum,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa sebagai aset pemerintah pusat, pengelolaan gazebo seharusnya dilakukan secara transparan dan resmi.

“Lucu saja, dulu gazebo ini pernah masuk dalam aspirasi saya untuk diperbaiki tiangnya. Saya bantu perbaikan pakai dana aspirasi, tapi justru saya diminta bayar untuk pakai. Tapi saya tetap profesional, saya bayar, tapi ini harus jadi catatan, bahwa praktik seperti ini tidak boleh dibiarkan,” pungkas Alwi. (man/adv)