Poroskaltim.com, BALIKPAPAN - DPRD bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan kembali menggelar rapat paripurna di Gedung Parkir Klandasan, Senin (25/8/2025) pukul 10.00 WITA. 

Agenda utama rapat tersebut adalah penyampaian jawaban Wali Kota Balikpapan terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman, sementara Wali Kota diwakili oleh Wakil Wali Kota, Bagus Susetyo.

Yono menjelaskan, catatan dan masukan dari seluruh fraksi telah diakomodasi dalam jawaban Wali Kota. Meski begitu, ada beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian bersama.

“Pertama, kita tidak bisa mengendalikan transfer dari pusat. Karena itu, daerah harus memperkuat sektor ekonomi agar pendapatan daerah lebih stabil dan bisa dialokasikan untuk pembangunan masyarakat,” jelas Yono.

Ia juga menekankan pentingnya pengawasan penggunaan anggaran di sisa waktu tiga bulan ke depan. Menurutnya, pekerjaan prioritas harus dimaksimalkan agar benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. 

“Jangan sampai terjadi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) yang berlebihan. Semua anggaran harus dimanfaatkan secara efektif,” tegasnya.

Selain itu, masukan dari fraksi terkait Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) atau PDAM, pengelolaan pasar, serta persoalan persepsi publik akan menjadi catatan penting untuk ditindaklanjuti.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bagus Susetyo menegaskan bahwa setiap rupiah dalam APBD harus diprogramkan untuk kesejahteraan masyarakat. Ia menyebutkan, prioritas pemerintah saat ini meliputi percepatan penanganan banjir, peningkatan pelayanan air bersih, serta menjaga lingkungan kota yang sehat dan tertib.

“Nota keuangan perubahan 2025 ini adalah kelanjutan dari apa yang sebelumnya sudah kami sampaikan. Setiap program harus memberi dampak nyata bagi masyarakat,” kata Bagus.

Ia juga mendorong peran aktif lurah dan RT dalam memonitor kebutuhan warga di lapangan. 

“Lurah dan RT adalah ujung tombak pemerintah kota. Kami berharap mereka bisa lebih sering turun ke masyarakat, melihat kekurangan yang ada, dan menyampaikan informasi tersebut ke pemerintah agar segera ditindaklanjuti,” tambahnya. (man)