Poroskaltim.com, BALIKPAPAN - Sepanjang tahun 2025, Kejaksaan Negeri (Kejari) Balikpapan menorehkan catatan kinerja signifikan dalam penegakan hukum. Dari upaya keras memberantas peredaran narkotika berskala besar hingga pengembalian kerugian negara bernilai miliaran rupiah, institusi ini menegaskan perannya sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban hukum dan keuangan negara.

Atas konsistensi dan capaian tersebut, Kejari Balikpapan bahkan dinobatkan sebagai Kejaksaan Negeri dengan kinerja dan komunikasi publik terbaik se-Kalimantan Timur tahun 2025, serta meraih sejumlah penghargaan di bidang perdata, tata usaha negara, dan pemulihan aset.

Salah satu langkah paling mencolok adalah pengajuan tuntutan pidana mati terhadap lima terdakwa kasus narkotika. Kelima terdakwa terbukti terlibat dalam jaringan peredaran sabu dengan jumlah barang bukti yang tergolong sangat besar. Tuntutan tersebut telah mendapatkan persetujuan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Kepala Kejaksaan Negeri Balikpapan, Andri Irawan, menyatakan bahwa langkah tegas ini merupakan bentuk perlindungan negara terhadap ancaman serius narkotika, khususnya bagi generasi muda.

“Perkara ini bukan kasus biasa. Jumlah barang bukti yang kami tangani menunjukkan besarnya dampak destruktif yang bisa ditimbulkan jika tidak ditindak tegas,” ujarnya, dalam jumpa pers yang dilaksanakan di lantai 2 kantor Kejari Balikpapan, Rabu (31/12/2025).

Dalam perkara tersebut, aparat berhasil mengamankan sabu seberat 52,846 kilogram ditambah 58,67 gram, menjadikannya salah satu pengungkapan narkotika terbesar di Balikpapan dalam beberapa tahun terakhir.

Meski dikenal tegas, Kejari Balikpapan tetap menyeimbangkan penegakan hukum dengan pendekatan humanis. Sepanjang 2025, sebanyak 10 perkara ringan diselesaikan melalui mekanisme Restorative Justice (RJ), melampaui target awal delapan perkara. Pendekatan ini difokuskan pada pemulihan hubungan sosial dan keadilan yang berimbang bagi para pihak.

Pada ranah Tindak Pidana Khusus (Pidsus), Kejari Balikpapan menangani lima perkara strategis yang menyita perhatian publik. Di antaranya dugaan korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank BRI Balikpapan, dugaan penyimpangan kredit modal kerja perusahaan tambang batubara dengan potensi kerugian negara sekitar Rp30 miliar, serta perkara yang melibatkan KPU Kota Balikpapan dan belanja tata rias di lingkungan DPRD Kota Balikpapan.

Sementara itu, Kepala Seksi Pidsus Kejari Balikpapan, Dony Dwi Wijayanto, mengungkapkan bahwa satu perkara telah masuk tahap persidangan, sementara empat lainnya masih menunggu hasil penghitungan kerugian negara oleh BPK dan BPKP.

“Begitu hasil perhitungan kerugian negara keluar dan unsur pidananya terpenuhi, kami akan segera melanjutkan ke tahap penuntutan,” jelasnya.

Dari sisi pemulihan aset, kinerja Kejari Balikpapan juga menunjukkan hasil konkret. Sepanjang 2025, kerugian negara yang berhasil dikembalikan mencapai Rp11,68 miliar, ditambah penyelamatan keuangan negara sebesar Rp524,7 juta. Selain itu, pengelolaan barang bukti turut menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp246,8 juta.

Sebagai bagian dari komitmen transparansi, Kejari Balikpapan juga melaksanakan pemusnahan barang bukti sebanyak tiga kali dengan total 2.914 item.

Tidak hanya berfokus pada penindakan, Kejari Balikpapan aktif menjalankan fungsi pencegahan melalui edukasi hukum. Program Jaksa Masuk Sekolah dan Jaksa Menyapa masing-masing digelar empat kali sepanjang tahun, disertai penyuluhan hukum, pengamanan proyek strategis, serta pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan. (man)