Poroskaltim.com, BALIKPAPAN - Kasus dugaan korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan beberapa petinggi di perusahaan Pertamina, sehingga merugikan negara sebesar Rp 193,7 Triliun pun menjadi perhatian serius anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan.

Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman menyampaikan, bahwa pihaknya segera mengagendakan rapat internal sebelum melakukan kunjungan lapangan (kunlap) ke kantor Pertamina Patra Niaga, sekaligus melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di sana.

"Karena ini sangat meresahkan khususnya warga kota Balikpapan yang memiliki kendaraan. Maka insyaallah kami akan mengagendakan untuk rapat internal dulu, setelahnya kami akan melakukan kunlap sekaligus RDP di kantor Pertamina Patra Niaga," ungkap Taufik ketika dimintai keterangan awak media di kantor DPRD Balikpapan, Sabtu (1/3/2025).

Menurut Putra Kilat sapaan karibnya, hal ini sudah menjadi kasus besar bahkan sampai mendunia, apalagi melibatkan langsung direktur utama dan beberapa direksi lainnya sebagai tersangka.

Bahkan semenjak kasus ini terungkap, lanjutnya, ia mulai banyak mendengar keluhan-keluhan dari masyarakat Balikpapan terkait kendaraan-kendaraan yang terdampak, hingga harus turun mesin. Mengingat warga Balikpapan hingga saat ini yang paling banyak menggunakan kendaraan baik roda dua maupun roda empat.

"Hasil kunjungan kami ke masyarakat, ternyata ada warga yang mobilnya sudah terdampak hingga turun mesin, bahkan sudah rusak. Nah, ternyata yang selama ini tertutupi akhirnya terbongkar, penyebabnya karena dari minyak bahan bakar oplosan tersebut," ujar Putra Kilat geram.

Disebabkan korupsi itu sudah berjalan sejak 2018 lalu, Putra Kilat menduga kasus ini kemungkinan menjadi permainan seluruh petinggi di perusahaan Pertamina se-Indonesia, baik dari Direktur Utama hingga Direktur-direktur lainnya yang di tempatkan di Daerah. Maka dari itu, ia menunggu perkembangan selanjutnya dari Aparat Hukum.

"Diduga ini bisa permainan mereka (tersangka, red) juga di seluruh Indonesia, dengan para direktur-direktur yang ada yang ditempatkan di Daerah-daerah. Nah ini bisa saja, nanti kita lihat lagi perkembangannya dari aparat hukum," cetusnya.

Kendati demikian, tambahnya, Komisi II tentunya juga memberikan perhatian serius atas kejadian tersebut, seperti akan memantau langsung SPBU yang ada terkait Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan warga kota Balikpapan.

"Yang pasti tujuan kami di Komisi II menjalankan amanah, bekerja untuk seluruh warga kota Balikpapan. Jadi secepatnya kami turun, mungkin Senin atau Selasa kita sudah mulai menjadwalkan untuk langsung kami gas," pungkasnya. (man)