Poroskaltim.com, BALIKPAPAN - Politik ternyata bukan hal yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Hal itu terlihat dalam kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-7 yang digelar Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sigit Wibowo di RT 05 Kelurahan Damai, Balikpapan Kota, Rabu (30/7/2025).

Dalam forum tersebut, Sigit menegaskan bahwa politik seharusnya dimaknai sebagai sarana menciptakan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar perebutan jabatan.

“Politik hari ini bukan lagi perebutan dengan senjata, tapi dengan pemikiran dan suara rakyat. Politik harus mencerdaskan dan mensejahterakan, bukan membuat gaduh,” tegas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Dalam forum yang mengangkat tema “Keterkaitan antara Politik dan Kesejahteraan Sosial” ini dihadiri puluhan warga, tokoh masyarakat, serta Ketua RT setempat. Warga tampak antusias mendengarkan pemaparan para narasumber Ruddy Iskandar dan Joko Prasetyo, dengan Imam Sutejo Kurniawan sebagai moderator.

Dalam pemaparannya, Sigit menekankan pentingnya memahami demokrasi secara utuh. Demokrasi politik, menurutnya, memberi rakyat hak untuk memilih dan bersuara. Sementara demokrasi ekonomi mengedepankan prinsip keadilan sosial agar kesejahteraan bisa dirasakan bersama.

“Negara harus hadir di sektor strategis. Jangan sampai ekonomi dikuasai segelintir orang. Kita ini bukan negara liberal,” kata Sigit sambil mengutip Pasal 33 UUD 1945.

Ia menyebut model welfare state negara-negara Skandinavia sebagai contoh ideal, dan menyebut BPJS sebagai langkah awal menuju sistem kesejahteraan yang lebih kuat di Indonesia.

Suasana forum semakin cair ketika sesi diskusi digelar. Pertanyaan seputar Pancasila dan Sumpah Pemuda 1928 memancing keceriaan warga yang hadir.

Di sisi lain, Ruddy Iskandar dari Kesbangpol Balikpapan mengingatkan bahwa politik sebenarnya sudah hadir dalam kehidupan sehari-hari.

“Mulai dari memilih ketua RT sampai menentukan sekolah anak, itu bagian dari politik. Politik adalah cara kita mencapai tujuan,” jelas Ruddy.

Ia juga mengimbau masyarakat lebih cermat memilih pemimpin berdasarkan rekam jejak, bukan sekadar janji kampanye.

“Kalau janji politik tidak ditepati, rakyat bisa memberi sanksi lewat pemilu. Itu kekuatan demokrasi,” ujarnya.

Acara ditutup dengan dialog terbuka. Warga menyampaikan langsung beragam aspirasi, mulai dari masalah pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur. Semua masukan tersebut diterima oleh Sigit untuk diperjuangkan di DPRD.

“Saya tidak hanya datang untuk menyampaikan materi, tapi juga untuk mendengar. Suara warga ini yang akan kami bawa ke DPRD,” tutup Sigit. (man)