Poroskaltim.com, BALIKPAPAN - Upaya pengendalian inflasi daerah dan mitigasi gejolak harga pangan terus diperkuat melalui kolaborasi lintas daerah. Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Balikpapan bersama Pemerintah Kota Balikpapan, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dan Pemerintah Kabupaten Paser yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mendorong fasilitasi kerja sama pasokan antara produsen dan distributor pangan lokal dengan mitra supplier Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi – Makan Bergizi Gratis (SPPG-MBG).

Langkah strategis ini dinilai penting seiring rencana peningkatan jumlah SPPG yang akan beroperasi di tiga wilayah tersebut pada 2026. Ketersediaan pasokan bahan pangan yang memadai dan berkelanjutan menjadi kunci agar operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan optimal tanpa memicu kenaikan harga di pasar.

Para pimpinan daerah yang juga memimpin TPID di masing-masing wilayah menegaskan pentingnya kolaborasi ini. Mereka berharap terjalin kerja sama yang saling menguntungkan antara produsen, distributor, dan mitra SPPG-MBG.

KPw BI Balikpapan, Robi Ariadi.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Balikpapan, Robi Ariadi, menekankan bahwa kegiatan ini diharapkan mendorong pemanfaatan produk pangan lokal sebagai prioritas dalam penyusunan menu MBG. 

"Dengan demikian, program tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga menciptakan multiplier effect bagi perekonomian daerah melalui perputaran uang di sektor pangan lokal serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ujar Robi Ariadi.

Fasilitasi penjajakan kerja sama dilakukan melalui kegiatan business matching yang telah dilaksanakan oleh TPID Kota Balikpapan, TPID Kabupaten PPU, dan TPID Kabupaten Paser. Kegiatan ini mempertemukan produsen dan distributor pangan dengan mitra SPPG-MBG untuk membahas potensi pasokan dan kebutuhan komoditas secara langsung.

Business matching digelar pada 4–5 dan 9 Februari di Balikpapan, 9 Februari di Paser, serta 10 Februari di Penajam Paser Utara. Dalam forum tersebut dipaparkan ketersediaan pasokan pangan di masing-masing daerah, baik dari produksi lokal petani, peternak, dan pembudidaya ikan, maupun dari distributor yang mendatangkan komoditas dari luar wilayah.

Selain itu, disampaikan pula profil produsen dan distributor yang berpeluang menjalin kerja sama pasokan. Dari sisi kebutuhan, mitra supplier SPPG dan pengelola SPPG memaparkan jenis komoditas yang dibutuhkan secara periodik, seperti sayuran, buah-buahan, telur ayam ras, daging ayam ras, daging sapi, serta tahu dan tempe sebagai produk olahan sesuai menu yang telah disepakati.

Kepala KPPG Balikpapan turut menjelaskan perkembangan operasional SPPG, kebutuhan komoditas pangan per bulan, hingga struktur biaya MBG per penerima manfaat.

Sebagai tindak lanjut, TPID Kota Balikpapan menyusun booklet berisi rincian produk produsen dan distributor pangan di Balikpapan. Dokumen tersebut menjadi panduan bagi mitra SPPG untuk melakukan pendalaman kerja sama, termasuk spesifikasi produk, volume pasokan, periode ketersediaan, dan harga.

Pendalaman khusus untuk wilayah Balikpapan dilaksanakan pada 9 Februari 2026. Dipimpin Kepala Bappedalitbang Balikpapan, proses ini menghasilkan delapan kesepakatan awal antara produsen dan distributor dengan mitra SPPG. Kesepakatan tersebut direncanakan difinalisasi dan ditandatangani dalam High Level Meeting (HLM) TPID gabungan Balikpapan, PPU, dan Paser pada 18 Februari 2026.

Untuk wilayah Paser, tahap awal kerja sama akan diprioritaskan pada pasokan telur ayam ras, yang juga akan difinalisasi dalam HLM tersebut. Ke depan, akan difasilitasi business matching dalam skala lebih besar seiring bertambahnya operasional SPPG.

Sementara itu, di Kabupaten Penajam Paser Utara, kerja sama tahap awal difokuskan pada pasokan tahu dan tempe dari produsen lokal kepada mitra SPPG. Finalisasi kerja sama juga dijadwalkan dalam forum HLM gabungan.

"Melalui sinergi ini, TPID berharap stabilitas harga tetap terjaga, pasokan pangan aman, serta manfaat ekonomi program MBG dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha dan masyarakat di daerah," tutup Robi. (*)