Poroskaltim.com, BALIKPAPAN – Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Timur P2DD Tahun 2026 yang digelar di Balikpapan, Kamis (12/2/2026).

Rakorwil ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi dan sinergi implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di wilayah timur Indonesia, meliputi Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari penguatan agenda nasional P2DD di awal tahun 2026.

Kegiatan dilaksanakan secara hybrid dan diikuti pimpinan daerah serta perangkat daerah terkait. Secara daring hadir Penjabat Sekretaris Kota Balikpapan Agus Budi Prasetyo, Sekretaris Daerah Kabupaten Paser Drs. Katsul Wijaya, M.Si., serta Sekretaris Daerah Kabupaten PPU Drs. H. Tohar, M.M.

Sementara itu, peserta yang hadir langsung antara lain Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Balikpapan Ir. Andi Muhammad Yusri Ramli, S.T., M.T., Kepala BPPDRD Kota Balikpapan Idham, S.E., serta Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser Ali Nour Muhamad.

Rakorwil dibuka oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Ir. H. Seno Aji. Dalam sambutannya, ia menegaskan komitmen pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan untuk terus memperluas digitalisasi transaksi strategis daerah, khususnya pada Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD), belanja daerah, serta layanan publik.

“Digitalisasi diarahkan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, sekaligus memperkuat kualitas layanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Rangkaian kegiatan juga diisi dengan pelaksanaan Kapasitas dan Literasi Sinergi (KATALIS) P2DD, yang bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia daerah dan memperkuat kolaborasi antarinstansi dalam mewujudkan ETPD yang optimal.

Dalam implementasi P2DD, penggunaan kanal pembayaran digital terus diperluas sebagai enabler elektronifikasi transaksi yang inklusif. Di wilayah Kalimantan, digitalisasi terbukti mendorong pertumbuhan kemandirian fiskal daerah.

Sepanjang 2025, perluasan kanal digital untuk layanan PDRD telah mencapai 95 persen dan berkontribusi pada peningkatan realisasi PDRD sebesar 17,66 persen.

Rakorwil ini juga menjadi momentum penyelarasan program dan target P2DD tahun 2026 antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk penetapan prioritas implementasi pada sektor-sektor unggulan daerah guna mendukung agenda pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Rakorwil P2DD Timur 2026 menekankan tiga prioritas pengembangan TP2DD sejalan dengan arahan Rakornas/Rakorpusda P2DD 2025, yakni:

-Penguatan monitoring dan evaluasi, melalui koordinasi rutin seperti High Level Meeting serta pengkinian roadmap dan rencana aksi.

- Percepatan belanja daerah, antara lain melalui optimalisasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen Pemerintah Daerah.

- Penguatan sinergi kebijakan fiskal, melalui optimalisasi kanal pembayaran digital, integrasi data PDRD, serta penguatan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam penyediaan infrastruktur layanan publik.

Melalui Rakorwil ini, TP2DD Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, dan Kabupaten PPU diharapkan mampu mereplikasi berbagai praktik terbaik dalam perluasan ETPD dengan langkah strategis yang terukur, kolaboratif, dan berkelanjutan.

Upaya tersebut diharapkan memberikan dampak nyata terhadap penguatan ekonomi daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah masing-masing," harap Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Ariadi. (*)