Poroskaltim.com, BALIKPAPAN - Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2026 resmi dirampungkan. DPRD bersama Pemerintah Kota Balikpapan menyepakati penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026 usai dilakukan evaluasi oleh Gubernur Kalimantan Timur.

Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Sidang I Tahun 2025–2026 yang berlangsung di Ballroom Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Selasa (30/12/2025).

Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, menegaskan bahwa penyempurnaan APBD dilakukan dengan pendekatan kehati-hatian, menyusul penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) yang turut memengaruhi kemampuan fiskal daerah.

Menurut Alwi, penurunan DBH bukan hanya dialami Balikpapan, melainkan terjadi secara nasional. Kondisi tersebut memaksa pemerintah daerah dan DPRD melakukan penyesuaian anggaran dengan menitikberatkan pada program prioritas.

“Kami sepakat bahwa anggaran harus diarahkan pada kegiatan yang benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat. Itu menjadi prinsip utama dalam pembahasan bersama Pemkot,” ujarnya.

Ia mengakui, penyesuaian anggaran tidak dapat dihindari pada sejumlah sektor, termasuk di OPD teknis seperti bidang pekerjaan umum dan penanganan banjir. Meski demikian, DPRD berupaya agar pengurangan anggaran tidak menggerus pelayanan publik secara signifikan.

Alwi berharap, kondisi fiskal daerah dapat membaik pada perubahan APBD 2026 sehingga sejumlah anggaran yang sempat dikurangi dapat dipulihkan kembali. “Harapannya, pada perubahan nanti kita bisa mengembalikan anggaran yang sempat dipangkas,” katanya.

Di sisi lain, Alwi menyampaikan bahwa kinerja pelaksanaan anggaran Pemerintah Kota Balikpapan hingga akhir tahun 2025 tergolong positif. Berdasarkan laporan yang diterima DPRD, tingkat serapan anggaran telah mencapai sekitar 95 persen.

“Serapan anggaran sudah cukup maksimal. Hampir seluruh program berjalan, termasuk proyek pembangunan kantor DPRD Balikpapan,” ungkapnya.

Terkait pembangunan gedung baru DPRD, Alwi menjelaskan bahwa pengerjaan masih berlanjut secara bertahap karena keterbatasan anggaran. Namun, DPRD berharap proses penyelesaian dapat dipercepat.

“Mudah-mudahan setelah Lebaran, sekitar bulan Maret, kantor DPRD yang baru sudah bisa mulai digunakan,” tutupnya. (man)