Warga dari berbagai RT memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada wakil rakyat mereka.

Beragam persoalan mencuat dalam dialog terbuka itu, mulai dari layanan BPJS Kesehatan, biaya pendidikan, hingga penerangan jalan lingkungan. Hamid pun menghadirkan perwakilan instansi terkait agar keluhan warga bisa langsung direspons, di antaranya BPJS Kesehatan, Dinas Perhubungan (Dishub), dan Lurah Sepinggan Baru, Sarbin.

Salah satu keluhan datang dari Sri Endang, warga RT 58, yang mengaku tak lagi membayar iuran BPJS sejak 2019. Setelah suaminya meninggal pada 2021, ia diminta melunasi tunggakan sekitar lima juta rupiah. 

Mendengar kisah itu, Hamid langsung berupaya membantu.

“Kalau begitu, saya bantu tanggung tunggakan Ibu Sri Endang agar BPJS-nya bisa aktif kembali,” katanya.

Pihak BPJS Kesehatan menambahkan, bahwa Sri tak perlu khawatir dengan kondisi tersebut. Tunggakan iuran hanya dihitung maksimal 24 bulan dan dapat diangsur hingga 12 kali melalui aplikasi Mobile JKN.

Keluhan lain disampaikan Rusdiana, warga RT 02, yang menceritakan pengalaman kerabatnya harus membayar saat dirujuk ke rumah sakit meski memiliki BPJS. 

Pihak BPJS menjelaskan hal tersebut kemungkinan karena status kepesertaan belum aktif, dan bisa diurus melalui kelurahan untuk mendapatkan bantuan iuran dari pemerintah daerah.

Masalah pendidikan juga mencuat. Supriono, warga RT 27, mempertanyakan program kuliah gratis karena anaknya yang sudah semester lima masih harus membayar biaya kuliah. Lurah Sarbin menjelaskan bahwa kebijakan tersebut baru berlaku untuk mahasiswa baru dan akan diterapkan secara menyeluruh pada 2026.

Sementara itu, Ketua RT 58 mengusulkan penambahan lampu jalan di Gang Perdamaian 1 karena beberapa titik sudah tidak berfungsi. Perwakilan Dishub menegaskan akan segera mengecek kondisi tiang dan jaringan listrik sebelum melakukan perbaikan.

Dalam kesempatan itu, Hamid juga memaparkan progres pembangunan Puskesmas Sepinggan Baru yang kini mencapai 60 persen dan ditargetkan bisa beroperasi pada Maret atau April 2026.

“Kalau sudah selesai, warga tidak perlu jauh-jauh lagi berobat,” ujarnya.

Kendati demikian, Hamid tak lupa mengingatkan warga untuk menjaga kebersihan lingkungan menjelang penilaian Adipura. Baginya, Balikpapan satu-satunya kota besar penerima Adipura Kencana, yang patut menjaga komitmen dalam hal menjaga kebersihan. (man/adv)