Poroskaltim.com, BALIKPAPAN - Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Japar Sidik angkat bicara terkait Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan beberapa petinggi di perusahaan Pertamina, sehingga merugikan negara sebesar Rp 193,7 Triliun.

Japar sangat menyayangkan kejadian itu terjadi, bahkan peristiwa pengoplosan atau blending Pertalite di depo/storage untuk menjadi Pertamax RON 92 itu sudah berlangsung sejak tahun 2018 lalu.

"Ini kasus yang luar biasa, dan menurut saya ini tidak sepantasnya harus dilakukan. Karena ini kan bahasanya pembodohan melakukan suatu tindakan yang tercela," ujar Japar kecewa saat ditemui di ruang kerjanya, Sabtu (1/3/2025).

Dalam hal ini, Japar mengatakan bahwa BBM yang didistribusikan ke masyarakat harusnya sesuai dengan peraturan yang ada, bukannya malah mencari keuntungan dari penderitaan masyarakat maupun negara. 

"Walau harganya memang berbeda, tapi BBM Pertamax harusnya isinya memang Pertamax dan Pertalite ya harus Pertalite. Karena dalam hal ini juga negara yang dirugikan, apalagi masyarakat pengguna juga sangat dirugikan," sesalnya.

Menurutnya, perbuatan para oknum itu tidak dapat ditoleran lagi, bahkan harus diusut hingga tuntas. Ia menduga aksi jahat itu sudah terstruktur, di mana kemungkinan telah diatur dari keterlibatan orang-orang yang sering berkolaborasi untuk melakukan suatu keburukan.

"Jadi dari saya meminta untuk supaya aparat penegak hukum betul-betul untuk menelusuri siapa-siapa saja yang terlibat dalam kasus ini," tegas politisi PKS itu.

"Yang jelas masyarakat kecewa, karena ini adalah kejahatan yang struktur dan sangat merugikan masyarakat," sambungnya.

Kendati begitu, ia berharap kejadian pengoplosan itu tidak sampai terjadi/terdistribusi ke kota Balikpapan. Oleh sebab itu, Japar meminta kepada dari Pemerintah Pusat untuk mengusut persoalan ini hingga ke Daerah-daerah khususnya ke Balikpapan.

"Jadi mungkin akan terjadi ke daerah-daerah yang lain juga. Oleh sebab itu bagaimana nanti pihak-pihak terkait ini mengontrol, mengawasi kegiatan-kegiatan distribusi BBM dengan sesungguhnya sesuai dengan aturan-aturan yang ada, sehingga tidak berimbas kepada daerah-daerah yang notabene adalah sangat dirugikan," pintanya.

Khususnya dengan Pertamina Patra Niaga di Balikpapan, tambahnya, jika tidak ada kejadian, maka pihak mereka mesti menjelaskan bahwasanya tidak ada melakukan kegiatan pengoplosan tersebut. Supaya timbul kembali kepercayaan dari warga kota Beriman.

"Kami menunggu dari Pemerintah Kota atau mungkin Komisi II yang nanti akan memanggil pihak-pihak terkait untuk membicarakan permasalahan ini," tutupnya. (man)