Poroskaltim.com, BALIKPAPAN – Pada Kamis pagi (13/3/2025), DPRD bersama Pemerintah Kota Balikpapan mengadakan Rapat Paripurna Ke-6 Masa Sidang II yang berlangsung di Gedung Parkir, Kelurahan Klandasan Ilir. 

Rapat yang dimulai sekitar pukul 09.00 WITA ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Muhammad Taqwa, dan turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Balikpapan, H. Bagus Susetyo, serta anggota dewan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan beberapa perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Rapat ini memiliki dua agenda utama, yakni:

1. Penyampaian Pemandangan Umum Wali Kota Balikpapan terkait Nota Penjelasan DPRD Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai:

- Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perusahaan Daerah Manuntung Sukses Kota Balikpapan, dan

- Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

2. Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Balikpapan untuk tahun anggaran 2026.

Dalam pembukaan rapat, Muhammad Taqwa menjelaskan bahwa kegiatan ini diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018 yang merupakan revisi dari Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Balikpapan, Arfiansyah, melaporkan bahwa daftar usulan pokok-pokok pikiran DPRD Kota Balikpapan tahun anggaran 2026 telah dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPDRI) dan akan dibahas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun anggaran 2026. 

Ia juga menyebutkan bahwa segala biaya yang timbul akibat keputusan ini akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan.

"Keputusan tersebut akan berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika terdapat kesalahan dalam penetapannya, perbaikan akan dilakukan sebagaimana mestinya. Keputusan ini, yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD Muhammad Taqwa pada 13 Maret 2025, juga akan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Timur dan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Kalimantan Timur di Samarinda," terangnya.

Adapun daftar usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Balikpapan Tahun 2026 yang terlampir mencakup berbagai urusan wajib dan pilihan yaitu:

1. Urusan wajib bidang pekerjaan umum, 1.308 usulan. 

2. Urusan wajib bidang sosial, 2 usulan. 

3. Urusan wajib bidang ketentraman, ketertiban umum dan kehidupan masyarakat, 5 usulan. 

4. Urusan wajib bidang pertanian pangan, 5 usulan. 

5. Urusan wajib bidang komunikasi dan informatika, 40 usulan. 

6. Urusan wajib bidang kepemudaan dan olahraga, 2 usulan. 

7. Urusan wajib bidang pendidikan, 4 usulan. 

8. Urusan wajib bidang perumahan, 4 usulan. 

9. Urusan wajib bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, 11 usulan. 

10. Urusan wajib bidang kesehatan, 33 usulan. 

11. Urusan wajib bidang lingkungan hidup, 18 usulan. 

12, Urusan wajib bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 1 usulan. 

13. Urusan pilihan bidang industri, 1 usulan. 

14. Urusan pilihan bidang pariwisata, 4 usulan. 

Usulan-usulan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi perencanaan dan pengelolaan anggaran untuk tahun anggaran 2026 mendatang. (man)