Poroskaltim.com, BALIKPAPAN – Suara keluhan masyarakat Balikpapan kian nyaring terdengar dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah pengendara motor dan mobil mengaku kendaraan mereka mendadak mogok atau brebet usai mengisi BBM jenis Pertamax. Keresahan itu tak berhenti di bengkel-bengkel kota, tetapi menggema hingga ke gedung wakil rakyat.

Menanggapi gelombang keluhan tersebut, Komisi II DPRD Kota Balikpapan akhirnya mengambil langkah konkret. 

Pada Rabu (9/4/2025), mereka mendatangi kantor PT Pertamina Patra Niaga dalam sebuah Rapat Dengar Pendapat (RDP), demi mengurai benang kusut dugaan penurunan kualitas BBM yang disalurkan ke masyarakat.

Kunjungan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD sekaligus Koordinator Komisi II, Budiono. Ia menyampaikan bahwa aduan dari warga mengenai kendaraan mogok bukan sekadar isapan jempol, dan perlu ditangani secara serius.

"Kami ingin tahu akar persoalannya. Apakah benar ada yang tidak beres dengan BBM? Maka itu kami minta investigasi menyeluruh dan melibatkan pihak independen, bukan hanya internal Pertamina," tegasnya.

Dalam pertemuan itu, Hendri Eko, Sales Area Manager Kaltim-Utara dari PT Pertamina Patra Niaga, memaparkan bahwa mereka telah lebih dulu memulai investigasi sejak kasus ini mencuat. Sampel BBM telah diambil dari SPBU, tangki pendam, hingga depot penyimpanan.

“Dari hasil pengujian internal kami, tidak ada temuan yang menunjukkan adanya pengoplosan atau penurunan kualitas BBM. Semuanya masih sesuai standar,” ungkap Hendri.

Namun, Komisi II belum puas. Mereka menyoroti kemungkinan lain seperti kebocoran pada tangki pendam SPBU atau bahkan pada mobil tangki pengangkut BBM. Budiono menilai, investigasi internal saja tidak cukup untuk menjawab berbagai kemungkinan itu.

“Transparansi hanya bisa dicapai jika investigasi dilakukan oleh pihak yang benar-benar netral,” ujar Budiono.

Senada dengan itu, Ketua Komisi II, Fauzi Adi Firmansyah, mendesak agar pihak Pertamina menyerahkan hasil investigasi lengkap, termasuk data teknis soal usia dan kondisi tangki pendam di SPBU yang sudah beroperasi puluhan tahun.

“Kami kasih waktu sampai hari Senin untuk penyerahan data. Setelah itu kami akan lakukan investigasi lanjutan bersama pihak independen, termasuk dari laboratorium luar dan dinas terkait,” tutur Adi.

Rencana investigasi lanjutan ini akan menggandeng Dinas Perekonomian, ahli laboratorium di luar Pertamina, hingga teknisi dari bengkel resmi seperti Auto 2000 yang menerima banyak laporan dari konsumen. Komisi II ingin mendapatkan gambaran menyeluruh dari sumber BBM hingga titik akhir di tangki kendaraan konsumen.

“Kita ingin tahu, air masuk dari mana? Apakah benar ada oplosan? Apakah tangki pendam bocor? Semua kemungkinan itu harus diselidiki,” kata Adi.

Meski demikian, kata Hendri eko, Pertamina tetap membuka ruang bagi masyarakat yang merasa dirugikan untuk melapor. Formulir pengaduan sudah tersedia di SPBU, lengkap dengan prosedur verifikasi teknis melalui bengkel.

Terkait kemungkinan kompensasi, Hendri menyebut keputusan baru akan diambil setelah investigasi tuntas.

"Penentuan penyebab kerusakan harus berdasarkan data dan analisa ahli. Kami terbuka bekerja sama dengan DPRD dan pihak ketiga,” tutup Hendri Eko. (man)