Poroskaltim.com, BALIKPAPAN - Pasca libur Lebaran 1446 Hijriah, DPRD kota Balikpapan melakukan halalbihalal di gedung parlemen, pada Rabu (9/4/2025) pagi.

Pada momen halalbihalal tersebut, sekaligus dirangkai dengan rapat internal seluruh anggota Komisi. Adapun pertemuan yang diselenggarakan di ruang rapat gabungan, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD kota Balikpapan, Alwi Al Qadri.

"Halalbihalal ini sekaligus dirangkai dengan rapat, mengingat kami kurang lebih 10 hari mendapatkan libur cuti bersama," ungkap Alwi seusai pertemuan.

Alwi mengungkapkan, bahwa ia meminta kepada seluruh anggota Dewan per-komisi untuk mengejar ketertinggalan yang ada. Seperti kembali melaksanakan Inpeksi Dadakan (Sidak) maupun Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra masing-masing.

"Yang sudah-sudah masuk segera ditindaklanjuti," tegasnya.

Utamanya, lanjut Alwi, untuk komisi II agar segera menindaklanjuti terkait problem BBM di kota Balikpapan. Karena menurutnya, banyak keluhan masyarakat baik roda dua maupun roda empat yang mengalami kendala mogok yang diduga karena problem tanki yang kotor.

"Perlu saya sampaikan kepada mereka untuk turun ke lapangan dan melihat langsung beberapa tempat SPBU. Saksikan langsung kalau memang ada kejadian-kejadian yang memang bisa merugikan seluruh masyarakat kota Balipapan. Karena BBM Kotor ini bukan hanya di Balipapan tapi sepertinya hampir seluruh Kalimantan Timur," akunya.

Selain itu, Alwi menyayangkan tindakan Komisi III DPRD yang melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke proyek pembangunan gedung baru DPRD tanpa melalui prosedur yang semestinya. Gedung baru tersebut berdiri persis di belakang kantor lama DPRD Balikpapan dan belakangan menjadi sorotan sejumlah anggota dewan terkait kualitas pengerjaannya.

Menurut Alwi, dirinya mendengar adanya ketidakpuasan dari Komisi III terkait progres dan kualitas pembangunan gedung. Namun, ia menilai penyampaian kritik tersebut seharusnya dilakukan melalui mekanisme resmi, bukan melalui aksi sidak yang langsung melibatkan media tanpa mengikutsertakan pihak teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Manajemen Konstruksi (MK).

“Saya sudah sampaikan, jangan turun ke lapangan masing-masing. Panggil dulu DPU dan pihak pengembang untuk menyampaikan temuan secara resmi. Kalau memang ada temuan seperti besi atau pelapon tidak sesuai, sampaikan melalui forum yang benar, lalu baru dikabarkan ke media,” ujar Alwi.

Ia menegaskan bahwa keterlibatan wartawan dalam sidak yang tidak disertai pihak teknis dapat menimbulkan pemberitaan yang tidak berimbang dan menimbulkan persepsi keliru di publik.

“Mohon maaf, jangan langsung panggil media tanpa ada kehadiran DPU atau MK. Akhirnya, berita yang muncul jadi miring sebelah. Kalau memang ada kekeliruan dalam pembangunan, kita harus buka bersama, tapi dengan prosedur yang benar,” tambahnya.

Dalam pertemuan internal yang berlangsung cukup alot, Alwi menyebut ada dorongan agar seluruh anggota dewan ikut meninjau proyek gedung baru. Namun, ia mengingatkan bahwa ranah pengawasan proyek ini berada di bawah wewenang Komisi III, dan sebaiknya anggota dewan dari komisi lain menyampaikan temuan mereka kepada Komisi III.

“Saya ingin semuanya berjalan sesuai aturan dan mitra kerja masing-masing. Kalau ada ketidakpuasan, sampaikan ke Komisi III. Biar Komisi III yang menggelar RDP (Rapat Dengar Pendapat) dan melakukan tinjauan lapangan bersama DPU, MK, dan pengembang. Itu yang saya instruksikan,” tutup politisi Golkar itu. (man)