Poroskaltim.com, BALIKPAPAN - Keluhan masyarakat terhadap lambannya pelayanan publik di sejumlah kelurahan dan kecamatan di Balikpapan menjadi perhatian serius Anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan. Salah satu sorotan utama adalah proses administrasi, seperti pengurusan BPJS gratis, yang dinilai belum merata dan masih tergantung pada kapasitas masing-masing wilayah.

Menanggapi persoalan tersebut, Anggota Komisi I DPRD Balikpapan, Muhammad Najib, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah melakukan kajian untuk mengevaluasi sejauh mana kesiapan dan kecukupan sumber daya manusia (SDM) di lingkup pelayanan publik.

“Kami mendapati adanya perbedaan signifikan dalam kualitas dan kecepatan pelayanan antar kelurahan. Misalnya, di satu kelurahan pengurusan BPJS bisa selesai dalam sehari, sementara di tempat lain mengalami keterlambatan tanpa kejelasan,” jelas Najib saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (14/5/2025).

Ia menyebut, kajian ini mencakup analisis jumlah personel yang ada di tiap kelurahan dan kecamatan. Saat ini, umumnya hanya tiga orang yang melayani di loket kelurahan, jauh di bawah standar kota-kota besar seperti Jakarta yang bisa mencapai sepuluh petugas per unit layanan.

“Saat ini kecamatan memiliki lima kepala seksi (Kasi), sedangkan kelurahan hanya tiga, bahkan beberapa merangkap tugas. Ini jelas memengaruhi efektivitas layanan,” tegas politisi dari Fraksi PDIP tersebut.

Tak hanya soal jumlah SDM, Komisi I juga menyoroti minimnya pelatihan teknis bagi aparatur di lini terdepan. Kurangnya pemahaman terhadap regulasi terbaru sering kali menjadi kendala tersendiri dalam pelayanan.

“Pelayanan publik itu dinamis. Ketika ada aturan baru, petugas harus cepat beradaptasi. Maka dari itu, pelatihan atau Bimtek harus rutin dilakukan,” ujarnya.

Najib juga mendorong agar masyarakat lebih aktif memberikan kritik dan laporan jika menemukan pelayanan yang tidak maksimal. Menurutnya, suara masyarakat adalah bahan evaluasi penting bagi Pemkot dalam memperbaiki sistem.

“Kalau masyarakat merasa prosesnya lambat padahal berkas lengkap, jangan ragu laporkan. Itu bisa menunjukkan bahwa ada masalah di sistem atau SDM-nya. Pemerintah harus menindaklanjuti itu dengan pembenahan,” pungkasnya. (man)