Poroskaltim.com, BALIKPAPAN - Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri memohon maaf kepada seluruh Ketua RT se-kota Balikpapan, dikarenakan lupa menyapa saat memberikan sambutan dalam rapat Paripurna pidato perdana Wali Kota Balikpapan masa jabatan 2025-2030 di gedung BSCC Dome, pada Rabu (5/3/2025).

"Saya semestinya kesal dengan yang membuat catatan sambutan, karena tidak memasukkan sapaan RT di dalamnya. Namun saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman ketua RT se-Balipapan yang tadi hadir, karena saya lupa menyapa," ucap Alwi menyesal.

Menurutnya, RT juga berperan penting daripada pemenangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan. Karena atas segala dukungan yang diberikan, sehingga Rahmad-Bagus dipercaya menerima mandat guna memimpin diperiode 2025-2030 ini.

Pun begitu, kata Alwi, RT juga merupakan jembatan antar masyarakat dengan pihak DPRD dan Pemerintah Daerah. Salah satunya yakni, ketika ada usulan kegiatan DPRD Balikpapan yang ingin mendengarkan aspirasi warga, maka mesti melalui tanda tangan ketua RT terlebih dahulu.

"Biasanya kami minta tolong ke teman-teman RT, supaya usulan-usulan warga itu harus melalui ketua RTnya, supaya bisa masuk ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)," akunya.

Dia menjelaskan, bahwa tanpa keterlibatan RT, maka setiap aspirasi masyarakat akan susah terpenuhi, karena program SIPD harus memiliki keterangan persetujuan serta tanda tangan dari ketua RT di lingkungan masing-masing.

"Seperti contoh masyarakat meminta perbaikan jalan. Nah, itu tidak bisa kalau tidak ada SIPDnya, karena dalam usulan itu harus ada keterangan ukuran panjang kali lebar, gambar hingga tanda tangan RT. Jadi RT adalah bagian daripada pembangunan Kota Balikpapan," terangnya.

"Begitupun hasil dari reses anggota Dewan dan Musrembang, yang memang diperlukan peran RT agar berlanjut eksekusi dari Pemerintah Kota (Pemkot)," sambung politisi Golkar itu. 

Kendati demikian, menurut Alwi Dana Operasional (DO) RT di kota Balikpapan saat ini sudah mencukupi, dengan upah Rp 1,5 juta per-bulannya. Sehingga tak perlu lagi ada penambahan, mengingat sekarang ini Pemerintah tengah menerapkan efisiensi anggaran.

"Untuk dana operasional tidak perlu ditambah lagi, saya rasa sudah cukup, sebab kita juga melihat keuangan Daerah kita, apalagi sudah dipangkas," tutupnya. (man)